Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permen tersebut telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020



peraturan tersebut dapat di akses di
http://binakonstruksi.pu.go.id/produk/hukum/category/5-peraturan-menteri

atau bisa juga di download di

  https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2749/1

atau melalui link

http://103.211.51.62/s/Tcg0fn7lfoCbavG

Tanggal Ditetapkan    15 Mei 2020
Tanggal Pengundangan    18 Mei 2020

sehingga  otomatis 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dinyatakan tidak berlaku.

Detail isi dari Permen 14 2020 adalah sebagai berikut :













file word  Lampiran I PL ( pengadaan langsung ) dapat di download di sini
file word  Lampiran II JK ( Jasa Konsultansi ) dapat di download di sini
file word  Lampiran III PK ( Pekerjaan Konstruksi )dapat di download di sini





















Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA berlaku sejak : 14 September 2018   dan sejak tanggal  14 September 2018 maka sesuai dengan pasal 76, maka : BAB X , Pasal 76 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA bisa di download di sini ISI : LampPermenPUPR22-2018.pdf PermenPUPR22-2018.pdf
Read more

Pasal 65 UU No 2 thn 2017 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

UU No 2 thn 2017 tentang jasa konstruksi Undang undang ini mencabut Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi Fokus di Paragraf 3  mengenai Jangka Waktu dan Kegagalan Pertanggungjawaban Bangunan pasal 65 sebagai berikut : Pasal 65 Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi . Ke
Read more